Century, Mobil pejabat........

Dari Century Ke Mobil Mentri, Ke Pesawat Presiden, Ke Kapal Patroli, Ke Tarif PLN, lalu Ke Gaji Pejabat

Seakan negara ini sudah tidak berpihak lagi kepada rakyat kecil. Apakah dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pemerintah merasa cukup mensejahterahkan Rakyat? Apakah dengan banyaknya peresmian Infrastruktur seperti perbaikan gardu-gardu PLN sudah cukup mengurangi semua keresahan rakyat dengan pemadaman Listik yang bergilir di bergai wilayah di Indonesia belakangan ini? Ternyata tidak, itu terbukti dengan banyaknya rakyat yang melakukan aksi-aksi ketidakpuasannya atas kerja 100 hari pemerintah. Baik melalui jalur demo, maupun partisipasi mereka di berbagai media yang mempertanyakan dan mengekspos kinerja para pejabat negeri ini.
Ketidak berpihakan para pejabat pemerintah pun juga dapat kita lihat pada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat kecil. Kenapa tidak, pasalnya baru saja tanah Minang dihantam gempa, dan kasus Bank Century yang belum tuntas yang diperkirakan telah merugikan 6,7 triliun uang Negara dan rakyat. Pemerintah amburadul tidak empati dan baru saja melakukan kebijakan yang tidak terpuji. Seperti pembelian Mobil pejabat yang harganya milyaran rupiah. Hal ini pun kalau rakyat membiarkan berlangsung begitu saja, maka para pejabat akan menari-nari dengan kebijakan ini. Apalagi baru-baru ini Pemerintah merencanakan pembelian Pesawat Kepresidenan yang harganya 200 milyar rupiah, kapal patroli mentri kelautan dan kenaikan gaji para pejabat, dimana hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan bangsa yang sangat memprihatinkan. Apalagi bangsa ini sedang tertimpa musibah dari berbagai segi, baik segi ekonomi, sosial, maupun budaya.
DPR, MPR, Presiden, Mentri, dan Para pejabat pemerintah lain seyogyanya sebagai perwakilan Rakyat, mengelola Negeri ini seharusnya berpihak kepada rakyat kecil. Pasalnya, mereka menjabat dan terpilih atas suara rakyat, dan seharusnyalah mereka berpihak kepada rakyat, khususnya rakyat kecil. Sesuai dengan salah satu bait lagu Iwan Fals, sang pengritik kebijakan pemerintah sejak orde baru “Wakil Rakyat seharusnya Merakyat”. Itulah sepenggal baitnya.
Keresahan Rakyat akan sikap dan kebijakan pemerintah yang sudah menyimpang dari tugasnya sebagai pengurus Bangsa, dapat kita lihat dari berbagai gerakan yang dilakukan Rakyat, seperti demo, dialog dan mengemukakan aspirasinya melalui media televisi. Tetapi usaha ini seakan tidak ada hasilnya, sehingga pada tanggal 28 Januari kemarin terjadilah demo besar besaran diberbagai kota dan daerah. Namun, pemerintah pun tidak peduli dengan semua ini. Malah ketika seluruh rakyat berdemo dari perwakilan berbagai elemen masyarakat untuk memertanyakan hasil kenerja dan program pemerintah yang dijanjikan kepada rakyat pun tidak dilayani oleh Presiden. Presiden lari dari Tanggung Jawabnya dan berdalih dengan alasan akan melakukan Peresmian PLTU di Banten. Yang jadi pertanyaan, apakah ini yang dinamakan pelindung rakyat dan Sikap merakyat? Dimana ketika diminta bertemu oleh rakyatnya malah pergi. Bak seorang bapak yang tidak bertanggung jawab atas anaknya.
Dengan berbagai aksi rakyat inilah seharusnya Pemerintah reflek dan segera .memperbaiki haluan dan rencana-rencananya yang dianggap tidak berpihak terhadap rakyat, khususnya rakyat kecil. Jangan membiarkan dan membabi buta menganggap kebijakannya sudah sesuai dengan kemauan rakyat dan demi kesejahteraan rakyat, yang sebenarnya itu semua tidaklah terpuji. Jangan sampai Rakya bertindak lebih besar lagi yang itupun akan menghambat kerja pemerintah yang belum tuntas. Bersegeralah pemerintah berbenah diri dan jangan hanya berceloteh dimedia-media melakukan dalih pembenaran, padahal rakyat mengharapkan semua program itu merata kepada semua lapisan masyarakat di seluruh Indonesia tanpa harus ada yang merasa dirugikan.
Apabila pemerintah sudah tidak peduli lagi terhadap rakyat kecil. Kemana lagi mereka menumpukan kegelisahannya?. Apabila wakilnya sudah berubah haluan, tidak mendengarkan suara rakyat. Seperti DPR, siapa lagi yang akan mengakomodir aspirasinya? Tidakkah sadar bahwa mereka duduk di Gedung Parlemen sebagai media aspirasi Rakyat?. Mana janji mereka terhadap rakyat ketika kampanye?


Pengirim,
DENIN
Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam(KPI)
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Hp : 08170 3323 828
E_mail: den.alkangean@gmail.com